KLIKSAJA.CO – Pro-kontra usulan pemilu 2024 diundur yang disampaikan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar kembali mencuat, PP Muhammadiyah melalui Sekretaris Umunya, Abdul Mu’ti mengkritik sejumlah alasan yang digunakan sebagai dalih mengusulkan penundaan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
Abdul Mu’ti mengkritik sejumlah alasan untuk penundaan pemilu 2024 lewat akun Twitter miliknya @Abe_Mukti, Senin (28/02/2022).
Pertama, ia mengkritik Pemilu 2024 perlu ditunda karena alasan Indonesia tengah dilanda bencana. Abdul mempertanyakan pihak yang bisa menjamin Indonesia tidak dilanda bencana pada tahun depan.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena alasan bencana, apakah ada yang bisa menjamin bahwa di tahun depan tidak ada bencana?” ungkap Abdul.
Selanjutnya, Abdul mengkritik alasan Pemilu 2024 perlu ditunda karena situasi perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Ia mempertanyakan pihak yang bisa menjamin perang antara Rusia dengan Ukraina segera berakhir.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena perang Rusia-Ukraina, apakah ada yang bisa menjamin perang akan segera berakhir?” kata Abdul.
Abdul juga mengkritik alasan Pemilu 2024 perlu ditunda karena situasi pandemi Virus Corona (Covid-19). Abdul mempertanyakan kemungkinan situasi pandemi berakhir pada 2022 ini, seperti diungkapkan pemerintah.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena masa pandemi, jangan-jangan tahun ini pandemi sudah berakhir dan akan menjadi endemi seperti yang dikatakan Pemerintah?” cuitnya.
Terakhir, Abdul mengkritik alasan Pemilu 2024 perlu ditunda karena biaya mahal. Ia mempertanyakan kemampuan negara membiayai Pemilu 2024 bila ekonomi Indonesia membaik atau biaya pemilu dikurangi.
“Kalau biaya Pemilu 2024 ditunda karena biaya mahal, apakah biaya tidak bisa dikurangi? Kalau ekonomi negara makin membaik, apakah 2024 negara tidak punya uang membiayai Pemilu?” ucapnya
Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar megusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Politisi yang akrab dipanggil Cak Imin tersebut beralsan bahwa pelaksanaan Pemilu yang rencananya akan digelar pada Februari 2024 itu juga berpotensi menimbulkan konflik karena pandemi.
